Menjadi pejabat publik kerap diasosiasikan dengan bertambahnya kekayaan. Namun, realita berbeda justru dialami oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Ponorogo, Lisdyarita. Alih-alih bertambah, harta kekayaannya tercatat menurun drastis sejak menjabat sebagai Wakil Bupati selama dua periode. Bahkan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencatatnya harus menanggung utang hingga Rp2 miliar menjelang Pilkada 2024.
Perjalanan politik Lisdyarita tidaklah mulus. Bersama suaminya, almarhum Cholik Agus Diyanto, ia harus rela menguras tabungan dan menjual aset pribadi demi mendorong aktivitas politiknya. Baginya, politik adalah kemewahan yang mahal, namun sepadan dengan cita-cita memajukan Ponorogo.
"Harta benda hanya titipan Allah, dan semoga menjadi maslahat dan bukannya musibah," kata Lisdyarita.
Berdasarkan catatan LHKPN, pada periode 2021 hingga 2022, total harta bersih Lisdyarita hanya menyusut sedikit dari Rp12,996 miliar menjadi Rp12,926 miliar. Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya nilai alat transportasi dan kas. Namun, kondisi keuangannya mengalami goncangan hebat pada periode 2023. Total harta kekayaan bersihnya ambles drastis menjadi Rp3,276 miliar. Penyebab utamanya adalah menyusutnya aset tanah dan bangunan dari Rp12,5 miliar menjadi Rp5,2 miliar, serta munculnya kewajiban utang sebesar Rp2 miliar.
Tahun 2023 menjadi titik terberat dalam hidup Lisdyarita. Di saat mesin politik harus mulai bergerak dan membutuhkan banyak biaya, suaminya, Cholik Agus Diyanto, jatuh sakit stroke. Sosok yang menjadi guru politiknya itu tak lagi bisa mendampingi secara aktif. Dengan izin sang suami, Lisdyarita terpaksa menjual aset dan menanggung utang dari perbankan—dunia yang pernah menjadi pijakan kariernya. Mobil kesayangan pun ikut terjual, hanya menyisakan dua unit motor untuk mobilitas kedua anaknya.
"Banyak orang mengira saya ini masih orang kaya. Alhamdulillah, itu saya anggap doa yang baik saja," ungkap Lisdyarita.
Setahun kemudian, pada 2025, Lisdyarita perlahan mulai bangkit. Ia berhasil menyisihkan tabungan untuk membeli mobil bekas tahun 2017 sebagai kendaraan pribadi. LHKPN periode 2025 mencatat adanya sedikit kenaikan harta kekayaan bersih menjadi Rp3,511 miliar. Aset tanah dan bangunan masih stagnan di angka Rp5,2 miliar dengan beban utang tetap Rp2 miliar. Namun, terdapat peningkatan pada aset alat transportasi dan mesin menjadi Rp291 juta.
Lisdyarita dan almarhum suaminya telah membuktikan bahwa politik bukan ajang strategi berjanji dan berkelit, melainkan cara untuk menepati janji. Kekuasaan dan wewenang baginya bukanlah cek kosong, melainkan kekuatan komitmen untuk memenuhi janji politik. Pengorbanan harta benda ini menjadi bukti nyata bahwa tidak semua politisi mengejar kekayaan pribadi.